Sarat Penyimpangan, Sejumlah 69 Terindikasi Siswa Siluman.
Garut, MKtipikor. Carut Marut Lembaga dunia Pendidikan di Kabupaten Garut,
Bukan isapan jempol belaka.
Fakta dengan terendus nya salah satu lembaga pendidikan yang di duga Sarat melakukan penyimpangan, yang berpotensi merugikan uang negara
Hasil informasi,penelusuran dan investigasi yang di rangkum ,awak media MKtipikor
Senin( 27/11/2023 ) mendatangi sekolah menengah kejuruan ( SMK) TUNAS BANGSA GARUT, tepat nya di wilayah Desa Girimukti, kecamatan cikelet, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat.
Saat memasuki lokasi sekolah yang tanpa plang nama ,untuk menemui kepala sekolah yang tidak di tempat (sekolah) yang di jabat oleh ' Neng Yayu purnama Sari' untuk meminta keterangan dan penjelasan terkait dugaan ada nya Siswa fiktip sejumlah 69 , dan penggelembungan
Pembayaran kegiatan pengalokasian Anggaran Dana Bantuan operasional sekolah ( BOS ) yang selanjutnya di sebut Bantuan operasional satuan pendidikan ( BOSP ) yang di nilai tidak relevan
Berdasarkan Data yang di miliki MKtipikor
Tercatat Dalam data base DAPODIK ( data peserta didik) Semester 2022/2023 Ganjil dengan jumlah 103 siswa.
Selanjutnya dalam postingan Sistem, ( ARKAS) anggaran rencana kegiatan sekolah, jumlah Siswa penerima BOSP berjumlah 172 siswa.
Definisi nya jumlah DAPODIK tidak singkron dengan jumlah dalam Sistem ARKAS
Dugaan Adanya selisih 69 siswa, sehingga Anggaran Dana BOSP yang di terima lembaga melebihi jumlah faktual siswa di sekolah tersebut.
Untuk meminta kejelasan ,awak media ini meminta di hadirkan Operator BOSP yang fungsi nya,sebagai pengelola data di tingkat satuan pendidikan merupakan ujung tombak semua pendataan, sehingga secara otomatis hak akses ke seluruh pengelolaan data sekolah akan menjadi tanggung jawab operator.
Sejumlah staf/ guru memberi keterangan bahwa operator nya orang luar yang arti nya bukan guru / staf di SMK TUNAS BANGSA, informasi yang di terima ,bahwa ( ES) menjabat kepala sekolah di salah satu SMK Swasta , di wilangan kecamatan Samarang kabupaten Garut.
Untuk meminta tanggapan Dinas KCD wilayah XI, kami menghubungi Asep Kurnia yang notabene, sebagai pembina sekolah tersebut, lewat sambungan celluler Asep Kurnia menjawab terkait,( ES)sang operator di sekolah binaan nya yang menjabat kasek di sekolah lain.
" Sudah tiga kali (ES) secara kedinasan saya panggil ,ke kantor KCD, hanya tidak di buat dalam hitam di atas putih, hanya peringatan secara lisan, bahkan ( ES,) juga meng iya kan ketika saya panggil, saya kira dia sudah tidak jadi operator lagi di sekolah SMK tunas bangsa " papar nya
Saat di singgung terkait dugaan adanya penyimpangan yang di lakukan oknum pihak sekolah binaan nya, Asep menjawab tanpa beban
" Secara mengelolaan administrasi saya tidak ikut ke dalam nya, saya hanya menjalan kan fungsi sebagai pembina, kaitan siswa, guru dan sekolah saja " imbuh nya
Sampai berita ini tayang pihak sekolah , ( kasek ) tidak merespon media ini.
Dugaan kuat oknum pihak sekolah telah melakukan penyimpangan, dengan melakukan Mark up jumlah siswa untuk meraup Dana Anggaran BOSP, bahkan dalam pengalokasian Dana anggaran yang bersumber dari dana negara ini, di jadikan lahan korupsi bagi si pelaku, terkesan konspirasi sedang terjadi di kubu sekolah dan Dinas terkait
Untuk pengembangan pemberitaan selanjutnya MKtipikor, meminta tanggapan Dinas Provinsi Jawa Barat,untuk menyikapi perihal tersebut.
Pewarta: A Nitana R
KAPERWIL
Posting Komentar