Mktipikor || Poso – Sebuah proyek pembangunan jembatan tani yang menghubungkan Desa Tomehipi dengan perkebunan masyarakat di Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 tersebut terkesan mangkrak dan terbengkalai, memicu gelombang protes warga hingga viral di media sosial.
Hasil investigasi lapangan pada Kamis (18/12/2025) menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Meski konstruksi bawah dan lantai jembatan telah rampung, bagian tiang pengaman masih terbungkus cetakan kayu (mall) yang mulai melapuk. Di atas jembatan, tumpukan pasir sisa dibiarkan berserakan, memberikan kesan kumuh dan tak terurus.
Semen "Membatu" dan Kerugian Jutaan Rupiah.
Temuan yang paling mengejutkan adalah puluhan sak semen yang dibiarkan menumpuk di area proyek tanpa perlindungan terpal. Akibat terpapar panas dan hujan dalam waktu lama, material vital tersebut kini telah mengeras menjadi batu dan tidak dapat digunakan lagi.
Kepala Desa Tomehipi, Yoram Pokou, saat dikonfirmasi di kediamannya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut proyek senilai kurang lebih Rp110 juta ini terhambat bukan karena ketiadaan dana, melainkan diduga akibat faktor sabotase atau kelalaian sengaja dari pihak pekerja.
Upah tukang (HOK) sudah kami bayar 100 persen berdasarkan RAB. Bahkan material semen 30 sak yang diminta kepala tukang sudah kami datangkan meski stok di supplier sempat kosong. Namun, tiba-tiba mereka meninggalkan lokasi begitu saja tanpa tanggung jawab," tegas Kades Yoram.
Aroma Dendam Politik Pilkades?
Ada fakta menarik di balik macetnya proyek ini. Kades Yoram menduga adanya unsur kesengajaan dari pihak kepala tukang yang diketahui merupakan lawan politiknya saat Pilkades 2021 lalu.
Awalnya, Kades berniat mencari tenaga kerja lain, namun demi menjaga "persatuan desa" dan atas kesepakatan Musdes bersama BPD, pekerjaan tersebut akhirnya diberikan kepada kelompok warga setempat. Sayangnya, niat baik untuk merangkul lawan politik tersebut justru berujung pada proyek yang terbengkalai.
BPD Angkat Bicara, Warga Desak APH Bertindak.
Ketua BPD Desa Tomehipi, Suryadi Kalilo, membenarkan adanya keterlambatan penyelesaian finishing jembatan di Sungai Tarairoi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak desa telah melakukan rapat klarifikasi, namun kepala tukang seolah lari dari tanggung jawab.
"Kami sudah melakukan penekanan dalam rapat agar pekerja segera menyelesaikan kewajibannya. Kerugian desa mencapai jutaan rupiah hanya dari semen yang mengeras saja," ujar Suryadi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Tukang, Elieser Tawonagi, belum memberikan respons meskipun telah dihubungi melalui pesan singkat maupun panggilan WhatsApp.
Tuntutan Masyarakat:
Melihat kondisi proyek yang mangkrak dan adanya potensi kerugian negara yang nyata, warga Desa Tomehipi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Poso untuk segera turun tangan.
Warga meminta dilakukan pemanggilan terhadap pemerintah desa maupun pihak pelaksana untuk mengusut tuntas jika terdapat aroma korupsi atau penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.Pungkasnya.
(Obeth)
Posting Komentar