Mktipikor.id||POSO, 18 Desember 2025 – Suasana politik di Kabupaten Poso kian memanas menyusul terungkapnya dugaan penganggaran proyek pembangunan pertokoan senilai Rp 5 Miliar yang dituding menyedot dana APBD tanpa melalui mekanisme pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Keganjilan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) yang berlangsung dramatis pada Selasa (15/12). Dalam rapat tersebut, keterangan dari tiga legislator Banggar mengejutkan publik karena mengindikasikan adanya alokasi anggaran fantastis yang "lolos" tanpa kesepakatan resmi di meja pembahasan.
Kritik Tajam Sang Akademisi.
Dr. Coni Mojanggo, legislator yang juga merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menjadi sosok yang paling vokal mempertanyakan legalitas proyek tersebut. Dengan nada bingung sekaligus tegas, ia mempertanyakan bagaimana sebuah proyek berskala besar bisa muncul tanpa rekam jejak pembahasan yang jelas.
"Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin penganggaran suatu proyek tidak termuat dan tidak dibahas dalam Banggar namun tiba-tiba menyerap anggaran rakyat?" ujar Dr. Coni saat menanggapi penyampaian rekan sejawatnya di ruang rapat.
Mandat Baru: NasDem Utus "Vocal Leader" ke Banggar.
Merespons kegaduhan administratif dan potensi kerugian uang rakyat ini, Fraksi Partai NasDem mengambil langkah strategis. Tepat pada hari ini, Kamis (18/12), Dr. Coni Mojanggo resmi menerima mandat untuk masuk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Poso.
Penempatan Dr. Coni dinilai sebagai upaya fraksi untuk memperketat pengawasan terhadap "penumpang gelap" dalam dokumen anggaran daerah. Sebagai sosok yang dikenal kritis dan memiliki latar belakang akademis yang kuat, kehadirannya diharapkan mampu menghentikan praktik penganggaran yang tidak transparan.
Komitmen Menjaga Uang Rakyat.
Usai penetapan keanggotaannya, Dr. Coni menegaskan bahwa posisi baru ini bukanlah sekadar rotasi biasa, melainkan tanggung jawab moral untuk memulihkan kepercayaan publik.
"Pergantian keanggotaan Banggar hari ini adalah bentuk kepercayaan politik dari Fraksi NasDem. Amanah ini akan saya jalankan secara profesional, berlandaskan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian fiskal," tegas Dr. Coni.
Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah dari APBD kembali ke tangan rakyat melalui pembangunan yang sah. "Setiap kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak melalui proyek-proyek tanpa prosedur," pungkasnya.(Arwis).
Posting Komentar